Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Harapan Masyarakat untuk Calon Provinsi Sumatera Tenggara

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Harapan Masyarakat untuk Calon Provinsi Sumatera Tenggara.

Wacana pemekaran wilayah di Indonesia kembali mencuat, khususnya terkait pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara. 

Inisiatif ini muncul sebagai respons atas kebutuhan pengelolaan wilayah yang lebih efektif, terutama di Provinsi Sumatera Utara yang saat ini memiliki 33 kabupaten/kota. 

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh politik, dan pemerintahan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan provinsi baru ini, meskipun tantangan seperti moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) masih menjadi penghalang utama.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Menilik Potensi Ekonomi Calon Provinsi Toba Raya

BACA JUGA:Disdukcapil Prabumulih Luncurkan Penerbitan Kartu Keluarga Pasca Pemekaran Wilayah

Provinsi Sumatera Utara selama ini menjadi salah satu wilayah yang berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional.

Namun, luasnya wilayah dengan beragam kebutuhan membuat gagasan pemekaran menjadi solusi strategis. 

Usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara menjadi salah satu langkah konkret yang ditawarkan, dengan rencana mencakup satu kota dan empat kabupaten, yaitu:

Kota Padang Sidempuan

Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Calon Provinsi Sumatera Tenggara Antara Harapan dan Tantangan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara Semakin Menguat

Provinsi baru ini diproyeksikan memiliki luas sekitar 20.089 kilometer persegi, yang merupakan 27,53 persen dari total luas Sumatera Utara saat ini. 

Apabila terbentuk, Provinsi Sumatera Tenggara akan memiliki luas yang lebih besar dibandingkan beberapa provinsi lain, seperti Provinsi Bali dan Kepulauan Bangka Belitung, serta sedikit lebih besar dari Provinsi Bengkulu. 

Data ini menggarisbawahi potensi wilayah yang signifikan, baik dari segi sumber daya maupun tata kelola. 

Sumber: