Berikan Penguatan, Kemenkum Sumsel Tekankan Legalitas dan Pentingnya Peran PPPNS

PALEMBANG, PALPOS.ID - Kegiatan Penguatan Legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 resmi dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, Rabu (26/11).

Dalam sambutannya, Alkana Yudha mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan bahwa penguatan legalitas PPNS merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, PPNS memiliki peranan strategis sebagai penjaga hukum di lapangan, memastikan setiap proses pemerintahan berjalan berdasarkan ketentuan yang sah dan berintegritas. 

“PPNS bukan hanya jabatan administratif, tetapi garda terdepan dalam menegakkan kebenaran serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

BACA JUGA:Dua Pantomimer Palembang Meriahkan JakMime Fest 2025 di Kota Tua Jakarta

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Instruksikan OPD Perkuat Sinergi Bersama PKK Demi Efektivitas Program Masyarakat

Setiap tindakan dan proses hukum yang dijalankan PPNS merupakan komitmen negara terhadap keadilan dan keterbukaan,” ujarnya.

Kegiatan yang diselenggarakan di aula Kanwil Kemenkum Sumsel ini dihadiri para narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) serta para pimpinan tinggi dan pejabat administrator Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan.

Fokus kegiatan ialah meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat kerangka hukum, serta membangun budaya kerja yang proaktif terhadap legalitas. 

Alkana juga menekankan pentingnya dukungan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi PPNS.

BACA JUGA:Penyidik Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Tahap II KMS HA ke Penuntut Umum Kejari Muba

BACA JUGA:Peringati HMPI 2025, Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Warisan Lingkungan untuk Generasi Mendatang

Hal tersebut mencakup perlindungan dalam menjalankan tugas, peningkatan kompetensi, penggunaan teknologi investigasi, hingga sistem pelaporan yang aman dan rahasia.

Ia menegaskan perlunya mengubah persepsi bahwa PPNS adalah alat birokrasi, padahal PPNS merupakan pilar penting penegakan hukum yang menjaga kredibilitas negara. 

Sumber: