Sah!!!, Per Hari Ini MK Resmi Perkuat UU Pers, dan Stop Kriminalisasi Jurnalis

Setiap keberatan terhadap karya jurnalistik wajib diselesaikan melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penilaian Kode Etik oleh Dewan Pers sebagai pintu pertama dan utama.

Penegak hukum dilarang keras memulai penyidikan sebelum ada rekomendasi atau penilaian akhir dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa produk tersebut bukanlah karya jurnalistik yang sah.

BACA JUGA:Serah Terima Jabatan Kadiv P3H Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling Pamit Tugas

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Beri Pendampingan Permohonan Kewarganegaraan bagi Pemohon Kawin Campur

​Pergeseran ini sekaligus memperkuat prinsip keadilan restoratif yang telah lama didengungkan namun sering kali diabaikan dalam sengketa pers.

Dengan putusan ini, polisi tak lagi memiliki diskresi bebas untuk menggunakan pasal-pasal karet dalam KUHP maupun UU ITE terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya.

Dewan Pers kini berdiri sebagai institusi penentu atau quasi-yudisial yang harus memastikan apakah sebuah berita adalah murni kerja intelektual atau tindak pidana murni, sebelum aparat hukum bisa mengambil tindakan.

​Dinamika di meja hakim pun tak kalah sengit. Putusan ini tidak diambil secara bulat; tiga hakim konstitusi yakni Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. 

Namun, suara mayoritas hakim tetap kukuh pada pendirian bahwa kedaulatan demokrasi tidak boleh dikorbankan demi syahwat pemidanaan.

Ketukan palu di Medan Merdeka Barat hari ini seolah mengirimkan pesan dingin kepada para penggugat sengketa berita harus selesai dengan berita, bukan dengan penjara.(vot)

Sumber: