Iklan Astra Motor

Pemkot Palembang Gaspol Sensus Ekonomi, Akurasi Data Jadi Dasar Pembangunan

Pemkot Palembang Gaspol Sensus Ekonomi, Akurasi Data Jadi Dasar Pembangunan

Pemkot Palembang Gaspol Sensus Ekonomi, Akurasi Data Jadi Dasar Pembangunan-Foto:dokumen palpos-

PALPOS.CO - Wali Kota Ratu Dewa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan Sensus Sosial Ekonomi dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Ruang Video Conference Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Rabu (21/1/2026).

Rakor ini menegaskan pentingnya akurasi dan pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPS Kota Palembang, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Dalam arahannya, Wali Kota Ratu Dewa menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemkot Palembang dan BPS selama ini telah berjalan dengan baik.

BACA JUGA:Balai Karantina Sumsel Gandeng DKPP, Dampingi Peternak Telur Ayam Konsumsi Tembus Pasar Ekspor

BACA JUGA:Ratu Dewa Resmikan PLTS Masjid Agung, Hemat Biaya Listrik 24 Juta Pertahun

Namun demikian, ia menegaskan tetap diperlukan arahan serta pembekalan lanjutan dari BPS Provinsi agar pelaksanaan sensus di lapangan berjalan optimal.

“Beberapa waktu lalu kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, dan seluruhnya mengarah pada pentingnya data statistik sebagai dasar kebijakan," Ujarnya.

Ia juga mengungkapkan rencana pelaksanaan forum group discussion (FGD) bersama para camat dan lurah se-Kota Palembang.

Setelah FGD tersebut, camat dan lurah diharapkan dapat langsung bergerak melakukan pendataan di wilayah masing-masing secara detail dan menyeluruh.

BACA JUGA:Ratu Dewa Temui Mensos, Palembang Ajukan Sekolah Rakyat dan Penambahan Kuota Bansos

BACA JUGA:Pemkot Palembang Kunjungi Jakarta Smart City, Dorong Kolaborasi Pengembangan Layanan Digital Terintegrasi

Menurut Ratu Dewa, data hasil sensus dan DTSEN akan menjadi referensi bagi OPD dalam menyusun dan menjalankan program kerja, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Dinas Perdagangan serta yang lainya.

Dengan demikian, seluruh program yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait