Tetap Menganggarkan Untuk Visum dan Mediko Legal

MUARA ENIM, PALPOS.CO - Biaya visum sangat penting dalam penanganan suatu kasus kekerasan. Soalnya, Visum et Repertum (visum) merupakan dokumen kunci dan alat bukti utama dalam penanganan kasus kekerasan (fisik maupun seksual) dalam proses peradilan pidana.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Muara Enim berkomitmen meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

"Walau terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar untuk tahun 2026. DPPPA tetap menganggarkan untuk visum / mediko legal dan penanganan korban lainnya," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim Vivi Mariani, Jumat 30 Januari 2026.

Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Muara Enim 2025, kata dia, ada 19 kasus KDRT, untuk kekerasan pada anak 38 kasus.

Sedangkan kasus pelecehan seksual mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

"Banyak upaya yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai ke tingkat kecamatan dan desa," jelasnya.

Lanjutnya, membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap desa yang merupakan ujung tombak pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak disetiap desa.

Kemudian, pihaknya juga membentuk satgas anti buliying di sekolah sekolah. Dan membentuk forum anak setiap kecamatan dan desa yang berfungsi sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor ini, untuk menyuarakan suara anak dan pelapor apabila ada bibit tindak kekerasan  terhadap anak.

"DPPPA juga berkolaborasi dengan semua sektor dalam pencegahan dan penanganan tindak kekesaran terhadap perempuan dan anak," pungkasnya.(ozi)

Sumber: