Digagas Dr. Hj. Nurmalah, Buku Ini Jadi Alarm Keras Kekerasan Perempuan-Anak di Sumsel

PALEMBANG, PALPOS.ID - Buku berjudul “Realitas: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Tantangan dan Harapan” resmi diluncurkan dalam rangkaian Mother’s Day Celebration & Book Launch di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Selasa 16 Desember 2025.

Peluncuran ini menjadi penanda penting upaya intelektual dan advokasi hukum dalam menghadapi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan.

Buku tersebut ditulis oleh tiga akademisi dan praktisi hukum perempuan, yakni Dr. Hj. Nurmalah, S.H., M.H., CLA, Dr. Ira Kharisma, S.H., M.Kn., C.Med, dan Dr. Henny Natasha Rosalina, S.I.Kom., S.H., M.H. Karya ini tidak hanya memotret realitas kelam kekerasan, tetapi juga menawarkan perspektif hukum dan harapan perbaikan ke depan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi lahirnya buku ini.

BACA JUGA:Wasekjen PKB : Muswil Sumsel Contoh Demokrasi yang Bermartabat dan Bermuafakat

BACA JUGA:Natal Oikumene Sumsel 2026 Diharapkan Jadi Simbol Toleransi dan Kerukunan Antarumat

Ia menilai karya tersebut sebagai kontribusi nyata perempuan intelektual Sumsel dalam menjawab tantangan serius perlindungan perempuan dan anak.

“Peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dan anak sebenarnya sudah ada. Tantangannya kini adalah bagaimana mengimplementasikannya secara optimal dan konsisten di kabupaten dan kota,” tegas Edward.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, baik melalui penguatan regulasi, edukasi masyarakat, maupun sinergi lintas sektor.

Salah satu penulis, Dr. Hj. Nurmalah, mengungkapkan bahwa buku ini lahir dari empati dan kepedulian mendalam terhadap para korban kekerasan.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Koordinasi Pendaftaran Indikasi Geografis dan Paten ke DJKI

BACA JUGA:HUT ke-26 DWP Sumsel, Peran Istri ASN Dinilai Strategis Dukung Pembangunan Daerah.

Menurutnya, masih banyak hambatan dalam penegakan hukum, mulai dari korban yang takut melapor hingga respons aparat penegak hukum yang belum maksimal.

“Kami ingin memberikan pemahaman hukum kepada semua pihak agar kekerasan tidak lagi terjadi, sekaligus mendorong efek jera melalui proses hukum yang adil dan berpihak pada korban,” ujarnya.

Sumber: