Kemenkum Sumsel dan Pemkab Ogan Ilir Sepakat Perkuat Posbankum dan Harmonisasi Regulasi Daerah

OGAN ILIR, PALPOS.CO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, melaksanakan audiensi strategis dengan Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, di Kantor Bupati Ogan Ilir, Selasa (25/02).

Pertemuan tersebut menjadi langkah penguatan sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah Bumi Caram Seguguk.

Turut mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur Ainun, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, beserta jajaran.

Fokus utama pembahasan adalah penguatan layanan Posbankum (Pos Bantuan Hukum) serta dukungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap rencana peresmian Posbankum yang akan dilaksanakan secara terpusat dan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA:Hutang Jadi Maut, Dua Pria Ini Didakwa Jaksa Lakukan Pembunuhan Berencana

BACA JUGA:Sarat Intrik, Saksi Ungkap Cara Kotor Penarikan Mobil oleh Leasing TAF Disidang

Selain itu juga dibahas mekanisme pelaporan pelaksanaan layanan guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas program bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa Posbankum merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin persamaan hak warga negara di hadapan hukum.

“Posbankum menjadi instrumen strategis untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, mendapatkan layanan hukum yang mudah diakses, profesional, dan berkualitas.

Sinergi yang kuat antara Kemenkum Sumsel dan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan implementasinya,” tegas Maju.

BACA JUGA:Dulu Dibui 7 Tahun, Residivis Narkoba Ini Malah 'Main' Lagi, Kini Terancam Hukuman Maksimal

BACA JUGA:Perkuat Transformasi ASN, Kanwil Kemenkum Sumsel Lantik Pejabat Fungsional Perancang Ahli Muda

Audiensi juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.

Hal ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kemenkum Sumsel dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Sumber: