KAYUAGUNG PALPOS ID Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Ogan Komering Ilir OKI kini memiliki kesempatan menjadi penyedia pengadaan barang dan jasa PJB Pemerintah setempat Pemkab OKI gencar mendorong dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal dan UMKM Melalui digitalisasi Belanja Langsung Bela dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PPMSE Sekretaris Daerah OKI H Husin SPd MM MPd mengatakan dengan diterapkannya Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PPMSE di OKI Maka produk lokal bisa masuk e katalog pengadaan barang dan jasa serta dapat berkolaborasi dengan market place yang terlisensi LKPP Penerapan Belanja Langsung melalui Skema PPMSE merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden sebagai upaya daya ungkit perekonomian lokal dengan mendorong pertumbuhan produk UMKM ungkapnya saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bela melalui sistem elektronik di Kayuagung Senin 06 06 Ia menambahkan Bela Pengadaan yang diiniasi oleh LKPP dan KPK ini mampu mendorong UMKM di OKI GO Digital dengan transaksi maksimal Rp200 Juta bagi pengusaha lokal yang tergabung dalam market place yang telah terlisensi LKPP Dengan PPMSE ini dapat mencegah praktik korupsi sekalogus memajukan UMKM daerah Pengadaan barang dan jasa jadi lebih transparan dan mempermudah untuk pelaporan serta pertangungjawab anggaran ujarnya Sementara itu Antonius Prabowo Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel mengemukakan sebagai Bank Daerah Bank Sumsel Babel terus berpartipasi dan berpean aktif dalam kegiatan kegiatan digitalisasi perekonomian dan transaksi Amanah digitalisasi ini ada di BankSumsel Babel dengan menyediakan layanan yang berbasis internet banking sehingga mempermudah keinginan nasabah tuturnya Dikatakannya lagi Prabowo juga mengapresiasi langkah Pemkab OKI yang telah melakulan lompatan besar dalam memajukan UKM dan transparansi belanja pemerintah Kami mendukung langkah konkrit yang telah dilakukan Pemkab OKI Dimana elemen terpenting dari digitalisasi adalah mindset pola pikir dan perilaku yang harus terbuka dengan kemajuan sehingga mampu meningkatkan transparasi dan efisiensi terangnya Direktur pengembangan Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah LKPP di wakili Tito Sultyo menyampaikan sekurang kurangnya 40 persen anggaran PJB yang digelar pemerintah harus dialokasikan kepada pelaku UMKM Pengadaan barang jasa 40 persen harus pakai UMKM LKPP mendorong kementerian kementerian dan pemerintah daerah untuk menginput produk barang dan jasa pelaku UMKM binaannya ke katalog LKPP jelasnya Masih kata Tito kalau produk UMKM sudah bisa masuk katalog dan toko daring artinya Pemkab OKI sudah memberikan karpet merah kepada UMKM Sosialisasi dan Bimbingan Teknik yang dilaksanakan dari 06 hingga 10 Juni 2022 dengan melatih pejabat pengadaan para bendahara dan PPK serta memfasilitasi pengusaha lokal dan UKM untuk go digital rilis Editor Bambang Samudera