Kawal Proses Pemilihan Cawabup Muara Enim, Kurniawan Dideadline Dewan 7 Hari

MUARA ENIM, PALPOS.ID - Sebagai bentuk tanggungjawab politik kepada masyarakat dan pemerintah, DPRD Muara Enim akan mengawal proses pemilihan Cawabup Muara Enim Sisa Periode 2018-2023.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Muara Enim yang diwakili Wakil Ketua II DPRD Muara Enim Hadiono SH, didampingi Sekretaris Dewan Lido Septontoni. Pada saat menerima penyerahan tembusan usulan Wakil Bupati Muara Enim kepada DPRD Muara Enim oleh perwakilan 3 pengusung Parpol.

BACA JUGA:Tiga Parpol Pengusung Sampaikan Rekomendasi Cawabup Muara Enim

Yakni Ketua DPC Hanura Muara Enim Zulharman didampingi Sekretaris Saniyo SE, Ardiansa dari DPP Partai Demokrat yang didampingi Hari Sandi SE dari DPD Demokrat Muara Enim. Dan

Yoga Adi Baya Sekjen PKB Muara Enim dan Hendra Secsiawan di ruang kerja Ketua DPRD Muara Enim, Jumat (08/7).

Menurut Hadiono, sesuai amanat Pasal 176 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016, pada point b jelas dikatakan bahwa Pj Bupati Muara Enim memfasilitasi pemilihan Wakil Bupati Muara Enim.

Selain itu, kata dia, setelah surat rekomendasi Cawabup Muara Enim Sisa Periode 2018-2023 diserahkan ke Bupati Muara Enim, maka pihak legeslatif akan menunggu maksimal selama 7 hari kedepan sejak surat rekomendasi tersebut diterima Bupati Muara Enim melalui Sekda Muara Enim kemarin (Kamis, red).

BACA JUGA:Kurniawan Serap Aspirasi Masyarakat Tanjung Enim

Jika selama 7 hari belum turun surat usulan dari Bupati Muara Enim, maka proses pemilihan Cawabup Muara Enim akan ditetap diproses oleh DPRD Muara Enim untuk memilih Wakil Bupati Muara Enim definitif sisa masa bhakti 2018-2023.

"Kepada masyarakat mohon doanya, agar proses ini dapat berjalan lancar, sehingga Muara Enim bisa memiliki Wakil Bupati defenitif, yang selanjutnya akan menjadi Bupati Muara E   difinitif. Sehingga Muara Enim kembali kondusif lagi seperti semula,” terang Hadiono.

Sementara itu, Ketua DPC Hanura Zulharman ST yang ditunjuk menjadi juru bicara tiga Parpol pengusung mengungkapkan bahw proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa bhakti 2018-2023 ini, sesuai aturan yang ada masih bisa dilaksanakan di DPRD Muara Enim. Sebab Bupati Muara Enim definitif masih melekat pada H Juarsah SH hingga pada keputusan pengadilan tetap (inkrah) mengenai status hukum dia sekarang.

Oleh karena kami ketiga partai pengusung ini sudah sepakat untuk membawa dua nama usulan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa bhakti 2018-2023. "Usulan sudah kami sampaikan kepada bupati Muara Enim melalui Pj Sekda H Riswandar Kamis kemarin,” kata Zulharman.

BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Siap Dukung Program Reforma Agraria ATR/BPN

Masih dikatakan Zulharman, Proses kesepakatan ketiga partai pengusung, Demokrat, PKB, dan Hanura itu terjadi di pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta oleh masing-masing petinggi partai.

Dari hasil pertemuan itulah muncul usulan dua nama calon Wakil Bupati sisa masa bhakti 2018-2023 untuk segera dilakukan pemilihan di DPRD Kabupaten Muara Enim sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pihaknya lakukan ini, sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral partai pengusung, terhadap   masyarakat Muara Enim   yang hampir 2 tahun tidak mendapat pelayanan secara maksimal.

“Jika dalam tujuh hari usulan yang kami sampaikan kepada Bupati Muara Enim tidak ditindaklanjuti, maka DPRD berhak ambil alih, dan melaksanakan proses pemilihan. Namun, pihaknya yakin Bupati Muara Enim akan menindaklanjutinya,” kata Zulharman.

Seperti diketahui, setelah hampir dua tahun belum ada kesepakatan bersama antara tiga partai politik pengusung kepala daerah pemenang Pilkada 2018 Kabupaten Muara Enim, akhirnya menyepakati 2 nama bakal cawabup untuk segera dilakukan proses pemilihan lewat DPRD setempat.

Adapun penyebab kekosongan Bupati dan Wabup Muara Enim yang defenitif, karena sebelumnya Bupati Muara Enim Ahmad Yani ditangkap KPK dan telah divonis 7 tahun penjara. Untuk mengisi posisi Bupati Muara Enim maka diangkat Wakil Bupati Muara Enim Juarsah yang naik menjadi Bupati Muara Enim.

Namun baru sekitar 1 bulan lebih menjabat sebagai Bupati Muara Enim defenitif, ternyata ikut tersandung kasus yang sama   dengan Bupati terdahulunya Ahmad Yani. Sehingga akhirnya jabatan Bupati di non aktifkan dan Wakil Bupati tidak ada.

Sehingga ditunjuk Sekda Sumsel Nasrun Umar sebagai   Penjabat (Pj)   Bupati Muara Enim hingga 11 Mei 2022 lalu dan dilanjutkan Kurniawan yang menjabat sebagai Kakan Kesbangpol Sumsel sebagai Pj Bupati Muara Enim pada tanggal 23 Juni 2022 hingga sampai saat ini. (*)