"Harapan kami ada revisi pajak hiburan karena 40% terlalu tinggi dari daerah lain. Berharap delapan tempat ini tidak dikenakan pajak hiburan, tapi kami bersedia hingga 15%, kami minta tolong," katanya.
Kurmin mengatakan, para pengusaha di Palembang saat ini sedang bangkit dari keterpurukan pasca pandemi. Selain itu, karena pajak ini 40% itu dikenakan kepada konsumen, pihaknya memastikan akan kehilangan konsumen karena kemahalan.
"Jika dipaksakan dari pajak kafe/bar jadi tempat hiburan, tempat ini pasti tutup. Masa ketika ada yang joget-joget jadi kena 40%," pungkasnya. (*)