LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID- Mahasiswa merasa diprank oleh presiden, karena pengumuman kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan presiden pasca kenaikan BBM yang dikabarkan naik per 1 September 2022 ternyata bukan dibatalkan, sebaliknya hanya ditunda sesaat dan resmi naik pada Sabtu (3/9), sekitar pukul 14.00 WIB.
Hal itu terungkap dalam aksi penolakan kenaikan BBM di DPRD Lubuklinggau yang disampaikan langsung oleh perwakilan mahasiswa Edo Januardo, kepada DPRD Lubuklinggau, saat menyampaikan aspirasinya di ruang Paripurna DPRD Lubuklinggau.
Dalam aksi itu, perwakilan mahasiswa juga menuntut agar DPRD Lubuklinggau tidak hanya menolak kenaikan BBM. Namun sebaliknya DPRD juga dituntut untuk mendesak pemerintah dan instansi terkait memberantas mafia BBM dan mafia migas.
Mahasiswa juga mengungkapkan bahwa mafia-mafia BBM ada dan terjadi juga di wilayah Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara. "Fungsi pengawasannya yang masih belum optimal," ujar perwakilan mahasiswa.
Menanggapi hal itu, Taufik Siswanto, anggota DPRD dari Partai Demokrat mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat dan juga petugas partai sepakat menolak kenaikan BBM. Bahkan dia menyanggupi menandatangani pernyataan penolakan kenaikan BBM.
Begitupun dengan Agus Hadi, anggota DPRD dari PKS. Menurutnya, Fraksi PKS dari pusat sampai ke daerah sejak beberapa hari sebelumnya sudah menolak kenaikan BBM. Karena itu dia sangat sepakat dengan tuntutan mahasiswa tersebut.
Begitupun dengan Yulian dari perwakilan Fraksi Golkar. Pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat
Sementara Wakil Ketua II DPRD Lubuklinggau, Hambali Lukman, merangkum dari semua aspirasi mahasiswa menyatakan bahwa DPRD Lubuklinggau sepakat memberantas mafia BBM dan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa terkait penolakan kenaikan BBM akan diteruskan ke DPRD Provinsi dan DPR RI.