Jangan Bebani Rakyat Kecil dengan Kebijakan yang Dibuat

PALEMBANG, PALPOS.ID - Belum selesai masalah kenaikan BBM yang diikuti naiknya hampir semua lini kehidupan di tanah air.

Sekarang pemerintah membuat kebijakan, untuk menghapus listrik bersubsidi yang 450 menjadi 900 watt.

Hal ini membuat pilu Anggota DPRD Sumsel, MF Ridho. Menurutnya, cara cara yang digunakan pemerintah saat ini bisa dibilang tidak cerdas.

Karena setiap menghadapi persoalan, langkah yang diambil bukan langkah-langkah yang cerdas.

BACA JUGA:Hanya Tiga Fraksi Ini di DPRD Sumsel Tegas Tolak BBM Naik

"Misalnya, saat kekurangan dana, pemerintah bukannya membuat ide kreatif yang bisa meningkatkan pendapatan, tetapi malah ngutang keluar negeri,” tuturnya.

‘’Begitu pula, saat kekurangan dana, pemerintah membebankannya kepada rakyat, dengan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat seperti menghapus supsidi, menaikkan harga bbm dan lainnya," ujar Ridho.

Harusnya, lanjut Ridho, pemerintah membuat kebijakan yang cerdas tanpa menyengsarakan rakyat.

"Kita semua tahu, kalau dinegeri ini banyak tinggal tenaga kerja asing. Harusnya pemerintah menaikkan pajak untuk TKA ini, agar pendapatan negara bertambah. Bukannya malah membebani rakyat yang sudah terpuruk," tukasnya.

BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Sumsel Terima Aksi Demo Mahasiswa, Ini Tuntutannya

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberdayakan anak buahnya yang pintar pintar, untuk mencari sumber pendapatan yang tidam menyengsarakan rakyat.

‘’Apakah dengan membantu petani menjualkan hasil buminya keluar negeri atau apa saja yang bisa meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat," tukasnya. (*)