Sementara itu, anggota Komisi II Hardianto menambahkan, dalam sidak kali ini, para wakil rakyat ini memang tampak sangat serius, bahkan seharian melihat pekerjaan jalan Sp Aur yang menghubungan Muara Enim dengan teliti. Pada pekerjaan yang menelan anggaran APBD 2022 yang dibagi berapa titik tersebut jika ditotalkan mencapai puluhan miliar dan menjadi temuan Komisi II DPRD Muara Enim yang dinilai sebagai pekerjaan yang kurang beres dari kontraktor yang mengerjakan.
Seperti dinding beton penahan tanah pada jembatan rangka besinya ukurannya tidak sesuai dan terancam amblas. Peningkatan jalan Sp Aur-Muara Harapan Segmen I belum dilakukan penghamparan batu agregat, peningkatan jalan Sp Aur-Muara Harapan Segmen II baru dilakukan pengamparan batu agregat belum selesai.
Parahnya lagi, kata politisi Gerindra ini, untuk menuju ke Segmen III dak bisa menyeberang karena jembatannya baru akan dibangun dan anggarannya mencapai Rp 30 miliar.
“Ini jembatan menuju arah Segmen III baru di mulai pembangunan. Ditemukan diduga menggunakan besi bekas dan tidak ada papan nama proyek. Kalau dilihat secara kasat mata jalan Sp Aur-Muara Harapan Segmen 1 ,2, 3 bekisar 40 persen baru dikerjakan karena cor beton ngampar batu belum selesai dan diprediksi tidak akan selesai dan bisa mangkrak,” jelasnya.
Dirinya menyesalkan, hampir setiap tahun pekerjaan di Dinas PUPR asal-asalan. “Kasihan anggaran sudah besar, pekerjaan tidak dak sesuai harapan masyarakat. Apa lagi sekarang ini tender sudah bagus bukan seperti tahun sebelumnya lelang sampai 20 persen ke 30 persen. Kalau sekarang sudah dibawah 5 persen tapi masih saja pekerjaannya asal-asalan,” sesal Hardianto.
Dalam temuan tersebut, kata dia, pihaknya tidak akan tinggal diam mengingat pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Sp Aur-Muara Enim menelan anggaran APBD 2022 cukup besar. “Jadi kami akan merekomendasikan yang kita sepakati bersama ketua komisi kepada ekskutif untuk memblack list kontraktor serta perusahaannya,” tegasnya. (*)