JAKARTA, PALPOS.ID – Pihak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu bantah blokir bansos 2023 senilai Rp412 miliar.
Hal itu dilakukan pihak Kemenkeu untuk membantah pernyataan Mensos Tri Rismaharini saat ‘curhat’ di DPR RI.
Demikian ditegaskan Staf Khusus atau Stafsus Kemenkeu, Yustinus Prastowo, Kamis 09 Februari 2023.
Menurut Yustinus, dana yang ditunda pencairannya itu, bukan termasuk anggaran PKH senilai Rp28.7 triliun.
BACA JUGA:Waw! 75 PNS dan PPPK Masih Terima Bansos hingga Rp3 Juta, Pihak Dinsos Minta Dikembalikan...
BACA JUGA:3 Bansos Cair Serentak Februari 2023, Ada PKH, BPNT dan BLT Kemiskinan Ekstrem, Lumayan Kan...
Dimana, anggara itu digunakan Kemensos untuk bansos kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM.
Kemudian, juga bukan termasuk anggaran BPNT 2023 Rp45.12 triliun untuk 18.8 juta KPM diseluruh Indonesia.
‘’Jadi anggaran bansos PKH dan BPNT tidak diblokir sama sekali,” terang Yustinus, Kamis 09 Februari 2023.
Dikatakan Yustinus, pemblokiran anggaran Rp412 miliar itu sudah melalui pembahasan Dirjen Anggaran Kemenkeu dan Unit Eselon I Kemensos RI.
BACA JUGA:Penerima Bansos PKH Palembang Ditargetkan 40 Ribu KPM, Syaratnya Wajib Siapkan Dokumen Ini…
BACA JUGA:Cair Februari 2023, Cek Bansos PKH Balita Rp3 Juta Per Tahun, Begini Caranya...
Dimana, dua penyebab pemblokiran anggaran Rp412 miliar untuk Kemensos RI tersebut.
Pertama karena dokumen belum lengkap, dan anggaran diblokir senilai Rp97 miliar.
Dan kedua merupakan bagian automatic adjustment atau AA dengan anggaran diblokir Rp314 miliar.