PRABUMULIH,PALPOS.ID- Untuk mempercepat penyelesaian kemiskinan yang ada di Kota Prabumulih terutama di pedesaan, tahun 2023 ini Pemkot Prabumulih kembali menggelontorakan alokasi dana desa (ADD) bagi 12 desa yang ada di Bumi Seinggok Sepemunyian.
Penyerahan anggaran ADD tersebut, telah dilakukan sejak pekan lalu oleh Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM dan H Andriansyah Fikri SH, di desa masing-masing.
Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, ADD Kota Prabumulih tahun 2023 fokus digunakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yang datanya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih.
“Dana ADD tahun ini Fokus Pengentasan Kemiskinan Ekstrim. Jadi kita langsung tembak, fokus mana data yang miskin di statistik kemarin misalnya Desa A Karangan ada orang 100, kita jingok wong seratus yang miskin ini rumahnya seperti apa kalau jelek segera kita bangun rumahnya, dia mau dagang bakso langsung kita bantu gerobak. Jadi langsung kita intervensi seperti itu,” ungkap Ridho, Senin (20/3).
BACA JUGA:Selama Bulan Puasa, Wako Ingatkan Tempat Hiburan Malam di Prabumulih Wajib Tutup
Ridho berharap, dengan adanya campur tangan pemerintah menggunakan ADD tersebut warga miskin ekstrim tersebut tidak miskin lagi. “Akhirnya kita punya argumen untuk menjawab statistik, kedua kita berharap angka kemiskinan menurun. Apalagi sekarang biaya hidup Prabumulih dinaikan lagi kalau dulu 59 sekarang 62 (Rp620 ribu perbulan),” bebernya seraya menuturkan dengan naiknya biaya hidup tersebut itu artinya biaya hidup di kota Prabumulih tertinggi di Sumsel.
BACA JUGA:Bank Mandiri Dukung Olahraga Golf, Ini Kata Ade Hasballah Abdullah...
Ditanya berapa banyak jumlah warga miskin di Kota Prabumulih, Ridho menuturkan angka kemiskinan di Kota Prabumulih masih berada di angka 2 digit. “Ada diangka10 koma berapa kalau nasionalkan 12, tapi kalau kita biaya hidup sama kayak palembang kita bisa 8 atau 7,” tuturnya.
Lebih lanjut Ridho menuturkan, agar penggunaan ADD tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan yakni pengentasan kemiskinan ekstrim, pihaknya telah menugaskan setiap OPD (organisasi perangkat daerah) untuk mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih itu.
BACA JUGA:Usai Tiga Kali Dioperasi Akibat Usus Buntu, DA Hembuskan Nafas Terakhir, Begini Kronologisnya...
“Ada penanggungjawab dinas satu tiap desa, kalaupun idak Kabid atau Kabag. Jadi untuk ADD dari APBD Kota Prabumulih peruntukannya sudah jelas, berapa rumah, usahanya apa dan itu kepala dinas bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengontrol dana tersebut,” pungkasnya.*