Hingga akhirnya PPATK sampaikan rekapitulasi data informasi hasil analisis (IHA) atau Hasil Pemeriksaan (HP) tersebut.
Bahkan, sampai menyampaikan HP, PPATK juga memberikan rangkaian penanganan kasus terindikasi ada Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.
‘’Semua yang kami sampaikan kepada Kemenkeu hari ini merupakan daftar seluruh dokumen informasi hasil analisis.
BACA JUGA:DPP IMM Desak BPK dan KPK Selidiki Dugaan ‘Jin Qorin’ di Kemendikbudristek
BACA JUGA:Hakim Agung Terjaring OTT KPK Yaitu Sudrajad Dimyati
Termasuk juga kami sampaikan jumlah nilai nominal terindikasi TPPU,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Senin 13 Maret 2023.
Dokumen yang disampaikan itu tertuang dalam data individual masing-masing kasus sepanjang 2009-2023.
Ivan mengaku, analisis merupakan kegiatan meneliti secara mendalam atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan atau laporan lainnya.
Kegiatan itu juga termasuk informasi diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.
BACA JUGA:KPK Sempat Anulir Info OTT Hakim Agung
BACA JUGA:OTT Hakim Agung Oleh KPK, Melibatkan Orang Jakarta dan Semarang
Kemudian untuk penilaian akhir analisis dilakukan secara independen, objektif, dan profesional.
Selanjutnya, hasil analisis dilanjutkan dengan pemeriksaan. Dan akhirnya diberikan kepada penyidik atau lembaga dan pihak lain yang berwenang.
Diketahui, sebelumnya Menkeu Sri Mulyani meminta PPATK buka data transaksi mencurigakan Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu.
Dimana, Menkeu Sri Mulyani mengaku telah terima laporan PPATK terkait hal itu. Akan tetapi dalam laporannya tak berisi satu angka pun terkait detail transaksi mencurigakan tersebut.
BACA JUGA:KPK Diminta Kasus OTT Muara Enim Dilanjutkan