next episode kita giring Dana BOS yg sarat dan terindikasi dg praktek korupsi ..
InshaAllah bakal memakan Korban....
#BersihknSMAdrOknumKorup
#ZeroToleransi
Screenshot status anggota DPRD Lubuklinggau ini kemudian menyebar melalui WhatsApp.
Sementara itu, Hendi Budiono, belum berhasil dihubungi secara langsung terkait isu pungli yang beredar.
Nomor telpon yang dihubungi sedang tidak aktif dan chat yang dikirim melalui WhatsApp juga belum dibaca.
Terpisah pengamat pendidikan, Hasran Akwa, yang juga advokat di Silampari ini mengaku sudah mendengar isu tersebut.
Menurutnya isu tersebut tidak nyata tetapi ditengah-tengah masyarakat sangat populer terhadap PPDB.
Di mana dari isu yang beredar bahwa tarif yang ditetapkan oleh oknum kepala sekolah untuk bisa meloloskan PDB ditingkat SMA berkisar Rp2,5 juta.
"Kalau pun ada ini merusak dunia pendidikan dan masa depan anak-anak, bayangkan memang yang punya prestasi tapi dia tidak mampu maka tidak diterima," kata Hasran.
Mantan anggota DPRD Muratara ini juga berharap agar ada transparansi dalam PPDB untuk menghindari adanya kecurangan.
"Kalau memang tes itu murni umumkan seketika itu nilai perserta tes," ungkap Hasran.
Hasil tes yang diumumkan saat itu juga, ditegaskan Hasran selain untuk meminimalisir kecurangan juga menghindari adanya ketidakpuasan serta kecurigaan dari PPDB.
Selain itu, ditegaskan Hasran, pengawas sekolah SMA diminta untuk menjalankan fungsinya.
"Jangan sampai dari tahun ke tahun masalah serupa terulang dan harus ada reformasi dalam PPDB kedepan," pungkas Hasran. ***