Sementara itu, istilah Surabaya terdiri dari kata sura (berani) dan baya (bahaya), yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang.
Surabaya akhirnya dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur pada 1926.
7. Kota Baubau
Kota Baubau merupakan salah kota di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.
Baubau memperoleh status kota pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan UU No. 13 Tahun 2001.
Pada Perda tersebut juga ditetapkan bahwa hari jadi Kota Baubau pada tanggal 17 Oktober 1541.
Kota Baubau di Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu kota prioritas dalam program kota pusaka Indonesia.
Salah satu alasan ditetapkannya Baubau sebagai satu dari sepuluh kota prioritas dalam program tersebut yaitu kota ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang tinggi, baik yang wujud maupun tak wujud. Banyak lanskap sejarah di kota ini yang merepresentasikan empat periode yaitu pra kerajaan, kerajaan dan kesultanan, kolonial, dan pascakemerdekaan.
Landskap sejarah yang memiliki nilai prioritas yang tinggi antara lain lanskap Benteng Sorawolio, Keraton Buton, serta Baadia dan Sambali.
8. Kota Ambon
Sejarah kota Ambon dimulai pada saat kedatangan orang-orang Portugis membangun benteng di pulau ini.
Pendirian kota Ambon berawal dari orang-orang Portugis, yang saat itu sedang berada dalam konflik politik dengan para penguasa kesultanan Ternate dan umat Islam di pantai utara Hitu.
Orang-orang Portugis pertama yang pernah mendarat di Ambon adalah Francisco Serrao bersama delapan orang anak buah kapalnya pada 1512.
Dalam perkembangannya daerah Kota Ambon kembali dibentuk berdasarkan surat Gubernur Provinsi Maluku tertanggal 1 Mei 1951 No. 2056/1/Bg segala alat-alat pemerintahan Daerah Maluku Selatan dulu ditarik ke atas, sambil menunggu pembentukan daerah daerah otonom di dalam daerah itu.
Pada akhirnya, Kota Ambon dibentuk, sebagai suatu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri setingkat dengan Kota Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948.
Sehingga sampai tahun 1950 pemerintahan Daerah di Kota Ambon dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950.