PALEMBANG, PALPOS.ID – Calon provinsi baru Bomberay Raya pemekaran dari Papua Barat mendapat dukungan banyak kalangan.
Dikutip dari akun Youtube Papua Channel, Staf khusus Presiden, DR. Ali Mochtar Ngabalin akan mendorong pemekaran Bomberay Raya.
Ngabalin mengakui saat ini telah terjadi aturan penundaan sementara atau moratorium terhadap usulan pemekaran daerah baru.
BACA JUGA:Calon Provinsi Baru Bomberay Raya Pemekaran Papua Barat, Berikut 6 Pernyataan Sikap Masyarakat Adat
Sementara, hasil pertemuan 4 kabupaten yakni Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak, dan Teluk Wondama di Gedung Pertemuan Krooy Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Sabtu (11/02) menuju titik terang.
Dalam pertemuan tersebut sudah mulai mengerucut pada pembicaraan calon ibukota provinsi.
Masyarakat adat dari dua kabupaten yakni Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni mengusulkan letak ibukota.
BACA JUGA:TERBARU ! 5 Calon Kabupaten Baru Pemekaran Minahasa Sulawesi Utara
Syaratnya berada tepat di tengah-tengah wilayah yang titiknya harus meliputi wilayah 4 kabupaten.
Letak titik Ibukota provinsi harus seidentik dengan Namanya.
Untuk itu harus berada di tengah wilayah Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.
BACA JUGA:2 Calon Kabupaten Baru di Kalimantan Selatan, Pemekaran Kota Baru dan Banjar
Titik yang paling tepat adalah titik yang terletak di Distrik Kuri Kabupaten Bintuni, Distrik Wamesa dari Kabupaten Teluk Wondama, dan Distrik Teluk Arguni Atas dari Kabupaten Kaimana.
Menanggapi usulan masyarakat adat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Ali Baham Temongmere menyebutkan, pembentukan DOB awalnya adalah Provinsi Bomberay Raya.
Namun karena sudah ada kesepakatan dengan satu nama di Tanah Papua yakni Provinsi Papua Barat Tengah, maka identitas Suku Besar Bomberay harus tetap dipertahankan.