3 Daerah Paling Kaya di Provinsi Kalimantan Barat, Rupanya Calon Ibukota Provinsi Baru Ini Termasuk...

Selasa 11-07-2023,13:04 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Bambang

Meskipun masuk juga daerah penduduk paling sepi, namun Kabupaten Ketapang juga masuk daerah paling kaya kedua di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebab, sesuai data yang ada, bahwa pendapatan daerah atau PDRB per kapita Kabupaten Ketapang Rp53.3 juta per tahun pada tahun 2021 yang lalu.

Dengan pendapatan itu, artinya warga Kabupaten Ketapang yang merupakan calon ibukota provinsi baru Provinsi Ketapang itu, mendapat penghasilan rata-rata Rp4.4 juta per bulan.

BACA JUGA:Wacana Pemekaran Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, 4 Kecamatan Siap Gabung DOB Kota Talaga

BACA JUGA:10 Provinsi Dengan Wilayah Paling Luas di Indonesia, Apakah Provinsi Sumatera Selatan Termasuk?

3. Kabupaten Kubu Raya

Terakhir ada Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah paling kaya di Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar.

Dimana, pendapatan daerah atau PDRB per kapita Kabupaten Kubu Raya mencapai Rp50.7 juta per tahun pada tahun 2021 yang lalu.

Dengan PDRB sebanyak itu, artinya warga Kabupaten Kubu Raya memiliki penghasilan rata-rata Rp4.2 juta per bulan.

Jadi itulah tiga daerah paling kaya di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan pendapatan daerah atau PDRB per kapita tahun 2021 yang lalu.

BACA JUGA:Intip IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur Gantikan Provinsi DKI Jakarta Bakal Diresmikan Presiden 2024

BACA JUGA:6 Kecamatan Gabung DOB Kota Tenggarong Pemekaran Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Diberitakan Palpos.id sebelumnya, selain wacana Provinsi Kapuas Raya, Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat juga akan membentuk provinsi baru.

Yakni usulan provinsi daerah otonomi baru pemekaran Provinsi Kalimantar Barat. Nama Provinsi DOB itu Provinsi Ketapang atau Provinsi Tanjung Pura.

Usulan Provinsi Ketapang ini merupakan gabungan dua kabupaten yakni Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Perjuangan pembentukan provinsi baru ini terus menggelinding, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.

Kategori :