
Meskipun terdapat potensi tersembunyi yang menjanjikan, pemekaran menjadi calon provinsi juga memiliki tantangan yang perlu dihadapi.
Di antaranya adalah pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Selain itu, perluasan infrastruktur dan harmonisasi antar etnis dan budaya yang ada di wilayah ini.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi tersembunyi yang dimiliki Ketapang.
Dalam perjalanan menuju pemekaran menjadi calon provinsi, perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, serta partisipasi masyarakat yang aktif menjadi kunci kesuksesan.
Potensi tersembunyi calon provinsi Ketapang ini momentum berharga bagi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat.
Dengan mengelola potensi sumber daya alam, sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan secara berkelanjutan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Calon provinsi Ketapang akan menjadi cerminan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
Untuk diketahui, wacana pembentukan Provinsi Ketapang pemekaran Kalimantan Barat terus bergulir.
Terlebih wacana tersebut mendapat dukungan penuh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.
Sutarmadji mendorong dan berharap Kabupaten Ketapang bisa tumbuh dan berkembang menjadi provinsi baru.
Di sisi lainnya Bupati Ketapang Martin Rantan menyatakan bahwa luasan wilayah administratif Kabupaten Ketapang setara dengan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Provinsi Jateng dengan 29 kabupaten dan 6 kota.
Sementara Kabupaten Ketapang dengan luas wilayah seluas Jawa Tengah hanya dibiayai satu APBD.
Jumlah penduduk Kabupaten Ketapang tahun 2021 sebanyak 579.927 jiwa, tersebar di 20 kecamatan dan 262 desa.
Wilayah Kabupaten Ketapang pernah menjadi bagian dari Kerajaan Matan Tanjungpura yang merupakan kerajaan tertua di kawasan Kalimantan Barat.