PALEMBANG, PALPOS.ID - Wacana yang mengemuka mengenai pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Barat, yang melibatkan penggabungan 4 kabupaten dan 1 kota, membawa sinar harapan baru untuk mengoptimalkan kekayaan wilayah yang melimpah dari segi sumber daya alam dan kebudayaan.
Dalam konteks ini, Kota Batam telah diangkat menjadi ibukota potensial untuk provinsi baru ini, didorong oleh keistimewaan uniknya sebagai pusat perdagangan internasional.
Dengan semangat pembangunan ekonomi yang lebih besar dan pelayanan publik yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan mendapat peluang lebih besar untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pemerintahan dan perkembangan wilayah.
Wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Barat kembali mengemuka.
Wacana ini menggabungkan 4 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Batam Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Kundur, dan Kabupaten Meranti.
Pemerintah daerah berencana menjadikan Kota Batam sebagai ibukota provinsi yang baru terbentuk ini.
BACA JUGA:Potensi Internasional Kota Batam, Calon Ibukota Provinsi Kepri Barat Pemekaran Kepulauan Riau
Kota Batam memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, berkat posisinya yang berada di zona perdagangan internasional.
Keunggulan strategis Kota Batam yang berada di lintas perdagangan internasional memberikan potensi bagi wilayah ini untuk berkembang tanpa hanya mengandalkan sumber daya alam.
Sebagai contoh, skenario pembangunan kawasan maju sudah dimulai sejak 1970-an, memanfaatkan letaknya yang strategis di Asia Tenggara.
BACA JUGA:Diam-diam Batam Sudah Saingi Singapura! The Next Shenzhen Indonesia
Wacana pemekaran Provinsi Kepri Barat ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah dan potensi yang ada.
Termasuk kekayaan sumber daya alam dan budaya. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan provinsi Kalimantan Barat di timur, serta Singapura, Malaysia, dan provinsi Riau di barat.
Keberagaman batasan ini mencerminkan posisi strategis provinsi ini dalam geopolitik regional.