15. Jambi – 12 kasus
16. Sulawesi Utara – 10 kasus
17. Kalimantan Barat – 10 kasus
18. Sulawesi Tenggara – 10 kasus
19. Maluku – 6 kasus
20. Sulawesi Tengah – 5 kasus
21. Sulawesi Selatan – 5 kasus
22. Nusa Tenggara Timur – 5 kasus
23. Kalimantan Tengah – 5 kasus
24. Bali – 5 kasus
25. Sumatera Barat – 3 kasus
KPK mengharapkan data ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan langkah konkrit dalam upaya pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
Tindakan kolektif dari pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. ***
Kategori :