Perang Mangkubumi berakhir dengan perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang membagi Mataram menjadi dua kerajaan.
Kerajaan Surakarta di bawah Paku Buwana III dan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengku Buwana I.
Blora menjadi bagian dari Kasunanan Surakarta setelah perjanjian tersebut.
Meskipun demikian, Bupati Wilatikta tidak setuju dengan penggabungannya ke Kasunanan, sehingga ia memilih untuk mundur dari jabatannya.
Pada tanggal 11 Desember 1749 Masehi, Blora berubah statusnya dari apanage menjadi daerah Kabupaten, yang hingga saat ini dikenal sebagai Hari Jadi Kabupaten Blora.
Bupati pertamanya adalah WILATIKTA.
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, petani Blora memimpin perlawanan melawan penjajahan karena kondisi sosial dan ekonomi yang memburuk.
Pajak kepala yang diterapkan oleh penjajah pada tahun 1882 sangat memberatkan pemilik tanah (petani).
Di Kabupaten Blora, terdapat suku Samin atau yang dikenal sebagai Sedulur Sikep, sebuah komunitas adat yang tinggal berkelompok.
Keberadaan masyarakat Samin juga menyebar hingga ke wilayah Kudus, Pati, Grobogan, Rembang, Bojonegoro, hingga Ngawi.
Masyarakat Samin adalah petani agraris yang terkenal dengan keluguan, kejujuran, dan sikap apa adanya yang terkadang dianggap unik dan membuat mereka berbeda.
Menurut laman rumah Belajar Kemendikbud, sebutan Suku Samin diberikan karena mereka mengikuti dan mempertahankan ajaran Samin Surosentiko yang muncul pada masa kolonial Belanda pada tahun 1890.
Samin Surosentiko atau Raden Kohar juga dikenal sebagai Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam, lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso Kediran, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.
Blora sebuah kabupaten yang terletak di ujung tenggara Jawa Utara atau Jatara pemekaran Provinsi Jawa Tengah.
Blora bisa jadi belum begitu dikenal oleh banyak orang di Indonesia.
Namun, di balik ketidakterkenalannya, Kabupaten Blora memiliki sejumlah fakta menarik, budaya yang kaya, dan potensi luar biasa yang perlu kita ketahui.