Kriteria ini mencakup akses layanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Sayangnya, di Sulawesi Timur, analisis menyeluruh dalam hal ini belum optimal.
Proses pemekaran juga memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat.
Di Sulawesi Timur, ada kemungkinan beberapa daerah yang diusulkan belum sepenuhnya mendukung usulan pemekaran.
Konsensus budaya, ekonomi, dan administratif dari masyarakat lokal menjadi penting.
Menariknya, jumlah provinsi di Indonesia masih lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.
Filipina memiliki 81 provinsi, Thailand 76, dan Vietnam 58, sedangkan Indonesia memiliki 38.
Moratorium dan Masa Depan
Lambatnya proses pemekaran di Indonesia juga disebabkan oleh diberlakukannya kebijakan moratorium oleh pemerintah sejak tahun 2009.
Meski demikian, beberapa wilayah tetap berupaya melakukan proses peninjauan untuk mendapatkan
Meskipun usulan pemekaran Sulawesi Timur belum memenuhi persyaratan, hal ini tidak menghentikan upaya untuk terus mengembangkan wilayah dan memperhatikan potensi serta kebutuhan masyarakat.
Pemekaran wilayah tetap menjadi topik yang kompleks dan memerlukan kajian mendalam serta partisipasi yang kuat dari semua pihak terkait.
Mengingat banyaknya faktor yang perlu dipertimbangkan, langkah ke depan perlu ditempuh dengan hati-hati.
Ada kebutuhan untuk melakukan kajian lebih mendalam, termasuk mendengar aspirasi masyarakat, memastikan kesiapan infrastruktur, dan mempertimbangkan dampak ekologis serta kesejahteraan sosial.
Proses pemekaran wilayah adalah upaya yang memerlukan kajian serius dan keputusan yang diambil harus memperhitungkan berbagai aspek untuk membawa manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. ***