Untuk memberikan gambaran lebih jelas, luas Kabupaten Ketapang hampir setara dengan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota otonom.
Selain itu, luas wilayah Kabupaten Ketapang juga lebih besar dari 11 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung (Babel), Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara (Sulu), Sulawesi Barat (Sulbar), Maluku Utara (Malut), dan Gorontalo.
Dengan luas wilayah yang begitu besar, Kabupaten Ketapang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemekaran wilayah menjadi solusi yang masuk akal untuk mengatasi masalah ini. Dengan pembentukan Kota Ketapang dan tiga kabupaten baru, yaitu Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Tumbang Titi atau Kabupaten Matan Hulu, dan Kabupaten Hulu Aik, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada warganya.
Dampak Positif dari Pemekaran Wilayah
Pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat akan membawa dampak positif yang signifikan. Pertama-tama, pemekaran ini akan memudahkan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi wilayah yang lebih kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih terfokus dan efisien.
Selain itu, pemekaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah. Dengan pengelolaan sumber daya yang lebih terfokus, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya dapat lebih ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah-wilayah yang baru terbentuk.
Pemekaran ini juga akan memberikan peluang ekonomi yang lebih besar. Dengan pembentukan kota dan kabupaten baru, akan ada peningkatan investasi dan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dan yang perlu diketahui, rencana pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk membentuk Provinsi Ketapang atau Provinsi Tanjungpura adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemekaran ini akan membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan peluang ekonomi.
Meskipun masih ada banyak langkah yang harus diambil sebelum pemekaran ini benar-benar terwujud, seperti persiapan administratif dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, namun upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Dengan harapan bahwa pemekaran ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat. *