Pasalnya, sambung Mualimin Pardi Dahlan, sesuai arahan Gubernur Sumsel H Herman Deru, pelaksanaan Porprov di Kabupaten Lahat akan tepat waktu.
‘’Intinya Tapak KONI Sumsel bela dan bantu cabor KONI Sumsel, terutama jika ada hambatan terkait Porprov Lahat. Termasuk konsultasi masalah hukum,” sambung Mualimin Pardi Dahlan.
Pembelaan dimaksud, ungkap Mualimin Pardi Dahlan, utamanya bantu fasilitasi masalah dihadapi cabor KONI Sumsel. Termasuk dampingi langsung selama proses hukum berlangsung.
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Sumsel Naik Tahap Penyidikan, Ini Kata Kasi Penkum Kejati Sumsel...
‘’Sebab jangan sampai anggota cabor tidak konsentrasi dengan Porprov Lahat, karena sibuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi,” ungkap Mualimin Pardi Dahlan.
Disinggung mengenai karateker Ketua Umum KONI Sumsel? Mualimin Pardi Dahlan mengaku semuanya harus sesuai dengan aturan atau AD ART yang berlaku di KONI.
‘’Siapapun yang ditunjuk karateker harus sesuai dengan aturan dan AD ART KONI. Dan jangan sampai karateker nantinya malah tersandung dengan masalah hukum juga,” tambah Mualimin Pardi Dahlan. *