Antara lain adalah potensi ketidakseimbangan pembangunan antar daerah dan antar sektor.
Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai potensi konflik sosial, terutama jika alokasi sumber daya tidak dilakukan dengan adil.
Meskipun banyak yang perlu dikerjakan, pemerintah setempat optimis bahwa pemekaran provinsi ini akan lebih banyak membawa manfaat.
Rencana pembentukan badan otoritas khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi dampak dari pemekaran sudah dalam tahap finalisasi.
Saat ini, semua pihak menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Namun, satu hal yang jelas, pemekaran Provinsi di NTT akan membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap kondisi sosial-ekonomi di daerah ini.
Maka dari itu, keputusan ini membutuhkan kajian mendalam dan partisipasi dari semua pihak terkait.
Diulas sebelumnya, wacana pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tiga Provinsi baru semakin hangat diperbincangkan.
Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Lembata, yang sebelumnya menjadi bagian dari NTT, direncanakan akan bergabung dengan salah satu Provinsi baru, yaitu Provinsi Kepulauan Flores.
Diusulkan untuk menjawab tantangan pemerataan pembangunan dan efisiensi birokrasi, pemekaran ini direncanakan meski Pemerintah Pusat belum mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Lembata akan bergabung dengan sembilan kabupaten lainnya dalam Provinsi Kepulauan Flores, dengan ibu kota yang dikabarkan berada di Kota Ende.
9 kabupaten yang akan bergabung dengan Kepulauan Flores adalah Kabupaten Nagekeo, Ende, Flores Timur, Lembata, Ngada, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
Selain itu, masih ada dua calon Provinsi lainnya, yaitu Provinsi Sumba dan Provinsi Pulau Sumbawa.
Pemekaran ini memunculkan berbagai tantangan dan peluang.
Salah satunya adalah penyesuaian infrastruktur dan sumber daya manusia.
Namun, di sisi lain, ini juga menjadi peluang bagi daerah-daerah tersebut untuk lebih mandiri dalam menentukan arah pembangunannya.