BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumatera Barat 4 Kabupaten Pilih Pisah dan Gabung 2 Calon Provinsi Baru
Simpang Ampek
Sasak
Kinali
Talu
Air Bangis
Silaping
Ujung Gading
Muara Kiawai
Sungai Aur
Parit
Paraman Ampalu
Sikabau
Pulau Panjang
Cubadak
Simpang Tonang
Simpang Tiga Andilan
Desa Baru
Sigantang
Peluang Investasi di Sektor Kelautan
Pasaman Barat adalah daerah bahari dengan pantai yang panjang, dan ini menciptakan peluang investasi dalam sektor kelautan. Beberapa peluang investasi meliputi:
BACA JUGA:Usulan 2 Provinsi Baru Pemekaran Provinsi Sumatera Barat Buat Kabupaten Solok Selatan Bingung
Budi Daya Udang: Pasaman Barat dapat menjadi pusat budidaya udang dengan memanfaatkan perairan laut yang kaya akan nutrisi.
Rumput Laut: Pengembangan rumput laut dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.
Pelabuhan Samudra: Pelabuhan Airbangis memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pelabuhan samudra, yang akan mendukung pertumbuhan perdagangan dan ekonomi wilayah ini.
Jadi, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, adalah daerah dengan potensi ekonomi yang luar biasa. Dengan perbatasannya yang menghubungkan berbagai provinsi, sumber daya alam yang beragam, dan peluang investasi di sektor kelautan, Pasaman Barat memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan pengembangan yang tepat, wilayah ini dapat menjadi destinasi utama bagi wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk setempat. Dalam upaya untuk meraih potensi ini, pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan cara yang berkelanjutan.
Pemekaran Kabupaten Pasaman Utara: Perjuangan Menuju Kabupaten Otonomi Baru di Sumbar.
Meskipun tidak ada pemekaran provinsi, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyaksikan beberapa kabupaten melakukan pemekaran wilayah. Salah satu contoh pemekaran yang tengah digalang adalah pemekaran Kabupaten Pasaman Barat, yang akan membentuk Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberi nama Kabupaten Pasaman Utara.
Pemekaran wilayah ini masih dalam perjuangan yang berlanjut, meskipun moratorium DOB masih berlaku dari Pemerintah Pusat. Kabupaten Pasaman Utara, setelah terbentuk, akan memiliki luas wilayah mencapai 2.2 ribu kilometer persegi. Hal ini setara dengan lebih dari 50 persen luas Kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, yang memiliki luas mencapai 3.864 kilometer persegi.
Penduduk Kabupaten Pasaman Utara, menurut data BPS tahun 2021, mencapai lebih dari 206 ribu jiwa, yang setara dengan sekitar 45 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat, yang mencapai lebih dari 436 ribu jiwa.
Pemekaran ini melibatkan enam kecamatan yang siap untuk bergabung dengan Kabupaten Pasaman Utara setelah pemisahan. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Lembah Mlintang dengan lebih dari 51 ribu jiwa, Kecamatan Gunung Tuleh dengan lebih dari 30 ribu jiwa, Kecamatan Sungai Beremas dengan lebih dari 30 ribu jiwa, Kecamatan Parit Koto Balingka dengan lebih dari 30 ribu jiwa, Kecamatan Ratah Batahan dengan lebih dari 30 ribu jiwa, dan Kecamatan Sungai Aur dengan lebih dari 35 ribu jiwa.
Rencana lokasi ibukota Kabupaten Pasaman Utara adalah di wilayah Jorong Situak Ujung Gading, Kecamatan Lembah Mlintang. Pemangku adat di sana telah menyiapkan 200 hektar lahan untuk pembangunan Perkantoran Terpadu Kabupaten Pasaman Utara di masa mendatang.
Penduduk asli Kabupaten Pasaman Utara memiliki latar belakang multi-etnis, termasuk suku Minang, suku Melayu Pesisir, suku Jawa, dan suku Mandailing. Selain itu, kelima dari enam kecamatan di Kabupaten Pasaman Utara akan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Kabupaten Pasaman Utara juga telah merintis perkembangan ekonomi dan infrastruktur. Terdapat empat lembaga keuangan, rumah sakit tipe D, dan perguruan tinggi di wilayah ini.
Sekretaris Umum Panitia Definitif Pembentukan Kabupaten Pasaman Utara (PDPKPU), Amin Hadia, sangat berharap mendapat dukungan dari semua pihak agar pembentukan kabupaten baru ini dapat segera terwujud. Kabupaten baru ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Terlihat bahwa banyak tokoh masyarakat, pejabat, dan mantan pejabat terlibat dalam PDPKPU. Ketua PDPKPU, Drs. Hasbi Sani, adalah seorang tokoh masyarakat. Pembina PDPKPU, Agus Susanto, merupakan anggota DPR RI Fraksi PDIP. Sementara itu, Hj. Emma Yohanna adalah anggota DPD RI, dan Mayjen Purn. Nazri Adlani adalah mantan Wakil Ketua MPR RI. Dukungan dan kerja sama dari para tokoh ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemekaran Kabupaten Pasaman Utara. *