"Kami akan terus mengadakan unjuk rasa sampai alur sungai lalan dibuka kembali dan PJ Bupati Muba membatalkan surat edaran dan kesepakatan bersama tersebut," tegas Cubung.
Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya dialog terbuka dan transparan antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan yang dapat berdampak signifikan terhadap masyarakat dan perekonomian lokal.
Koalisi KMPAS mendorong untuk adanya dialog yang inklusif demi mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan aksi protes dan tagar tersebut, Koalisi KMPAS berharap dapat memperoleh perhatian pemerintah dan mendesak untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kontroversi ini. *