Meskipun wacana pemekaran provinsi terus bergulir, namun pemekaran daerah saat ini masih terkendala oleh moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2013.
BACA JUGA:Wacana Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembentukan 2 Kabupaten Baru
BACA JUGA:Gua Ilan Batu: Menyelusuri Sejarah Prasejarah di Tana Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
Moratorium ini menjadi hambatan utama bagi aspirasi beberapa daerah yang menginginkan pemekaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Harapan dan Tantangan di Masa Depan
Masyarakat Sulawesi berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan secara cermat setiap usulan pemekaran provinsi.
Pemekaran tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang diusulkan.
Namun, di sisi lain, tantangan besar seperti moratorium pemekaran dan pertimbangan terhadap keseimbangan pembangunan di seluruh Indonesia juga perlu diatasi.
Seiring dengan itu, perdebatan dan diskusi terkait wacana pemekaran provinsi di Sulawesi Selatan akan terus menjadi sorotan dalam ranah publik.
Dengan berbagai usulan dan wacana pemekaran provinsi di Sulawesi Selatan, masyarakat menanti kebijakan pemerintah pusat sebagai langkah nyata untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Pembentukan 2 Provinsi Baru di Sulawesi Selatan Wacana Pemekaran untuk Pemerataan Pembangunan.
Pemerintah Indonesia sedang mengkaji wacana pembentukan 6 provinsi otonomi baru di Pulau Sulawesi.
Dari keenam wacana tersebut, dua di antaranya berasal dari pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Meskipun rencana ini dihadang oleh moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat, pemekaran di Sulsel dianggap penting untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan rentang kendali pelayanan pemerintahan.
Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan saat ini memiliki luas wilayah 46.717 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 8,85 juta jiwa.