Kemajuan ini menandai komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan struktur pemerintahan daerah. Meskipun moratorium DOB diberlakukan secara nasional, upaya Ridwan Kamil dan DPRD Jawa Barat untuk mewujudkan pemekaran daerah terus berlanjut.
Dengan pemekaran daerah yang terencana ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Jawa Barat, Mengungkap Potensi Ekonomi yang Melimpah Calon Kota Baru
Proses pemekaran akan terus diawasi dan menjadi sorotan utama dalam perkembangan pemerintahan daerah di masa depan.
Wacana Pemekaran Daerah di Jawa Barat: 17 Daerah Siap Jadi Daerah Otonom Baru.
Bahkan, meskipun Pemerintah Pusat Terus Pertahankan Moratorium DOB, namun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Tetap Berjuang untuk Pemekaran Daerah.
Dimana, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat masih menjabat dengan tegas menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan berhenti mengusulkan pemekaran daerah yang dianggap perlu.
BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Barat, Kota Cipanas Bersiap untuk Mandiri dengan Bergabungnya 5 Kecamatan
Dikutip dari sumber terpercaya, setidaknya sejak tahun 2020 hingga 2022, sudah ada delapan usulan pemekaran wilayah di Jawa Barat yang telah disepakati oleh DPRD Jawa Barat.
Menurut Gubernur Ridwan Kamil, "Kami terus mengusulkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan 27 kabupaten/kota menjadi 40. Kurang lebih baru tiga pada tahun 2020, kemudian pada 2021 ada dua dan sekarang tiga".
Daerah-Daerah yang Diajukan untuk Pemekaran
Berikut adalah daerah-daerah yang telah diajukan untuk pemekaran:
BACA JUGA:Usulan Pemekaran Kabupaten Bekasi: Meniti Perjalanan Panjang Menuju Kabupaten Bekasi Utara
BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Cirebon Timur dan Provinsi Cirebon: Menggali Aspirasi dan Mendukung Otonomi Baru