Pembentukan Kabupaten Bogor Selatan diusulkan dengan alasan utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
Kabupaten Bogor, yang saat ini memiliki luas wilayah 2.986 kilometer persegi dan terdiri dari 40 kecamatan, memiliki populasi mencapai 5.39 juta jiwa.
Dengan demikian, pemekaran diharapkan dapat meningkatkan rentang kendali pelayanan birokrasi pemerintahan di tingkat lokal.
Kabupaten Bogor, yang sering disebut sebagai 'Kota Hujan,' menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbanyak di antara 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, pemekaran diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah setempat untuk lebih fokus dalam mengelola pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Keinginan dan Dukungan Pemerintah Lokal
Bupati Bogor Ade Yasin pada tahun 2022 menyatakan dukungannya terhadap pembentukan tiga kabupaten baru, termasuk Kabupaten Bogor Selatan.
Meskipun demikian, hingga saat ini, berkas resmi untuk usulan pembentukan Kabupaten Bogor Selatan belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ade Yasin menekankan bahwa pengajuan pemekaran adalah hak setiap wilayah, tetapi perlu ada pertimbangan dan kajian mendalam sebelum pemekaran dilaksanakan.
Proses pemekaran Kabupaten Bogor Barat juga sedang dibahas di Pemerintah Pusat, sementara rencana pemekaran Kabupaten Bogor Timur tengah dibahas di tingkat Pemprov Jawa Barat.
Perjuangan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS)
Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan terwujudnya pemekaran Kabupaten Bogor Selatan.
Ketua Umum AMBS, M Muksin, bersama dengan Sekretaris Azet Basuni dan Wakil Sekretaris Ujang Kamun alias Uka, terus berkoordinasi untuk menentukan arah perjuangan AMBS.
Muksin menyampaikan bahwa setelah semua persyaratan lengkap dan rekomendasi didapatkan, mereka akan melakukan deklarasi pemekaran.
Hal ini menunjukkan semangat dan kegigihan masyarakat setempat dalam mengejar aspirasi pembentukan kabupaten baru yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah tersebut.
Kendala Moratorium DOB dan Harapan Ke Depan