BACA JUGA:Pemekaran Wilayah di Jawa Barat: Antara Harapan Tantangan dan Aspirasi Masyarakat
BACA JUGA:Usulan Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara Berlanjut Meskipun Terhambat Moratorium di Jawa Barat
Tantangan dan Kendala
Meskipun proses pemekaran wilayah di Jawa Barat terus berlanjut, adanya kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat dapat menunda persetujuan Kabupaten Garut Selatan sebagai daerah persiapan.
Hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Evaluasi perkembangan wilayah tersebut direncanakan selama tiga tahun pertama setelah pembentukan, untuk menilai keberhasilan menjadi CDOB atau tidak.
Intinya, pemekaran Kabupaten Garut menjadi sorotan utama dalam dinamika pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Barat.
BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Barat: Menuju Era Baru dengan Tiga Provinsi Baru dan Otonomi Daerah Optimal
BACA JUGA:Kabupaten Bandung Timur Siap Memekarkan Diri: Pemekaran Wilayah Baru di Jawa Barat
Proses pembentukan CDOB Kabupaten Garut Selatan menjadi bagian integral dari upaya untuk mempercepat pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat.
Meski masih dalam tahap awal, perhatian terhadap potensi ekonomi, sumber daya alam, dan kepadatan penduduk menjadi kunci utama dalam proses pemekaran ini.
Dengan harapan, pemekaran Kabupaten Garut dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Provinsi Sunda Raya: Gagasan Penggabungan Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.
Berkembangnya usulan pemekaran wilayah atau daerah di Indonesia menjadi sorotan utama, meskipun moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) masih berlaku.
Salah satu usulan yang mencuat adalah pembentukan Provinsi Sunda Raya, yang menggabungkan Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.
Gagasan ini bukanlah tanpa dasar, seiring dengan pengingatan sejarah kerajaan Sunda Kelapa yang kini menjadi dasar pembentukan provinsi ini.