Namun, wacana ini tidak berjalan mulus. Proses pembentukan Provinsi Jabar Raya harus melalui persetujuan pemerintah pusat, yang menghadirkan sejumlah tantangan dan rintangan.
Tidak hanya memerlukan kesepakatan politik, tetapi juga perencanaan yang matang untuk menangani aspek administratif, ekonomi, dan sosial yang terlibat dalam pemekaran wilayah ini. *