Komposisi anggota yang beragam dari berbagai partai politik mencerminkan pluralitas politik dalam mendukung pembangunan provinsi.
BACA JUGA:Dinamika Ekonomi Kalimantan Selatan: Pertanian, Industri, Pertambangan, dan Keuangan
Otonomi dan Kolaborasi Antar Pemerintahan
Prinsip otonomi yang diterapkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2010 membangun hubungan yang kokoh antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Masing-masing entitas memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, menciptakan dinamika kolaboratif yang mendukung perkembangan wilayah.
Pemilihan Umum dan Dinamika Kepemimpinan
Pemilihan umum 2019 mencerminkan dinamika politik di Kalimantan Selatan. DPRD, dengan 55 anggota yang dipilih, menjadi cerminan keragaman politik dengan partai Golkar memimpin dengan 12 kursi.
Kepemimpinan yang pluralistik dan inklusif di tingkat legislatif menciptakan wadah untuk representasi yang seimbang dan beragam.
Kontribusi Kalimantan Selatan untuk Kemajuan Regional dan Nasional
Dengan kekayaan geografi, sumber daya alam yang melimpah, dan sistem pemerintahan yang dinamis, Kalimantan Selatan terus menjadi potensi besar di pulau Kalimantan.
Kontribusinya tidak hanya terbatas pada kemajuan regional tetapi juga memberikan dampak positif bagi kemajuan nasional.
Dengan konten yang mendalam ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenali dan mengapresiasi keindahan serta potensi luar biasa yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan.
Pembentukan Dua Kabupaten Baru di Kalimantan Selatan: Menciptakan Keseimbangan Pembangunan.
Pemekaran wilayah di Kalimantan Selatan semakin mendekati kenyataan dengan munculnya dua calon Daerah Otonomi Baru (DOB).
Proses pemekaran ini melibatkan Kota Baru dan Banjar, yang akan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan pemerataan di provinsi ini.