Dengan rencana ini, Provinsi Jawa Tengah berpotensi memperluas jumlah kabupaten dan kota daerah otonomi baru.
Namun, langkah ini masih menemui hambatan, terutama dengan adanya moratorium daerah otonomi baru yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.
Dengan adanya rencana ini, masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat merespons positif dan berpartisipasi dalam merancang masa depan Provinsi Jawa Tengah yang lebih berkembang dan terorganisir.
Pemekaran Provinsi Jawa Tengah: Ambisi Pembentukan 3 Daerah Otonomi Baru di Pulau Jawa.
Pada tahun ini, Provinsi Jawa Tengah tengah mengamati kemungkinan pemekaran, menghadapi tekanan populasi sekitar 36,7 juta jiwa, sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021.
Dengan luas wilayah mencapai 34.337 kilometer persegi, provinsi ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.
Rencana pemekaran ini menjadi topik hangat dan mendapat perhatian melalui berbagai media, termasuk kanal YouTube Data, di mana video terkait sudah ditonton ratusan ribu kali.
Alasan Pemekaran
Pemekaran Provinsi Jawa Tengah dianggap sebagai langkah penting untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan dan mempermudah birokrasi pelayanan.
Dengan jumlah penduduk yang signifikan, pemekaran diharapkan dapat memfasilitasi pembangunan yang lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Pemekaran Menjadi Viral di Media Sosial
Rencana pemekaran Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mencuri perhatian di tingkat nasional, tetapi juga menjadi viral di media sosial.
Video di kanal YouTube Data yang membahas rencana ini telah mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, mencapai ratusan ribu penonton.
Ini mencerminkan minat yang tinggi terhadap perubahan struktural yang potensial dalam administrasi provinsi.
Rencana Pemekaran dan Jumlah Kabupaten-Kota yang Terlibat
Menurut sumber yang dapat dipercaya, rencana pemekaran Provinsi Jawa Tengah melibatkan pembentukan tiga provinsi baru dan sebuah Daerah Istimewa.