"Ya memang benar ada 23 nakes yang ikut test tahun 2023 kemarin terancam kelulusannya dibatalkan. Kelulusan tersebut terancam dibatalkan karena ada persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi karena masa kerja kurang dari 2 tahun," ungkapnya.
Kejadian ini memunculkan keraguan terhadap sistem seleksi administrasi yang dijalankan oleh BKPSDM.
Masyarakat dan pihak terkait berharap agar insiden ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi PPPK di masa mendatang.
BACA JUGA:Sambut Hari Jadi OKU Timur ke-19, Kantor SAR Palembang Ikuti Pameran
BACA JUGA:Bupati Enos Resmikan Listrik Masuk Sawah, Ini Tujuannya...
Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan ketelitian dan keakuratan dalam memverifikasi persyaratan administrasi guna menghindari kesalahan serupa yang dapat merugikan banyak pihak, terutama peserta yang seharusnya memenuhi standar yang ditetapkan.
Kesalahan administrasi seperti ini dapat berdampak tidak hanya pada peserta yang bersangkutan tetapi juga pada kredibilitas lembaga penyelenggara seleksi.
Oleh karena itu, langkah-langkah preventif perlu diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Harapannya, seleksi PPPK di Kabupaten OKU Timur dan daerah lainnya dapat menjadi contoh dalam menerapkan standar administrasi yang tinggi, transparan, dan akuntabel demi terciptanya pegawai yang berkualitas dan dapat diandalkan. ***