Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Perwakilan Sumatera Selatan.
Narasumber dari internal Kemenkumham juga turut serta dalam diskusi panel tersebut, di antaranya Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Reformasi Birokrasi.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Tingkatkan Pemahaman Terkait Jaminan Sosial Bagi Pegawai
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Pastikan 13.519 Warga Binaan Dapat Mencoblos di Pemilu 2024
Biro Humas Hukum dan Kerjasama, serta Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Diskusi panel ini bertujuan untuk mendiskusikan berbagai isu terkait pelayanan publik dan reformasi birokrasi, serta mencari solusi yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di wilayah Sumatera Selatan.
BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Minta Kalapas Siap Pengamanan Ekstra Hadapi Pemilu di Lapas
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gandeng Kemenag Berikan Penyuluhan Agama di Lapas
Kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama antarinstansi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di Sumatera Selatan.
Dengan adanya evaluasi capaian kinerja dan penyusunan standar pelayanan, diharapkan pelayanan publik dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. ***