Inisiasi pergantian nama menjadi Provinsi Pasundan bukanlah semata aspirasi tanpa dasar hukum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2012 tentang pedoman pemberian nama ibu kota, nama daerah, dan pemindahan ibu kota, serta diatur dalam UU Otda 32/2004 jo UU 23/2014, memberikan landasan hukum bagi perubahan ini.
Contoh perubahan nama provinsi lainnya, seperti Papua menjadi Irian Jaya dan Aceh menjadi Nangroe Aceh Darussalam, telah memberikan legitimasi pada perubahan ini.
BACA JUGA:Tabrakan Kereta di Bandung, Jawa Barat: Kecelakaan yang Mengganggu Pelayanan Kereta Api
BACA JUGA:Pemekaran Kota Cikampek Dapat Dukungan Massa: Rencana Membentuk Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat
Penting diingat bahwa pergantian nama ini tidak mengubah struktur pemerintahan dan jumlah kabupaten/kota yang sudah ada di Indonesia.
Ini hanya mencerminkan perubahan identitas dan memberikan dorongan positif bagi masyarakat Pasundan untuk lebih menghargai akar budayanya.
Dampak Globalisasi terhadap Identitas Lokal:
Prof. Asep Syaifuddin, seorang akademisi terkemuka, menyoroti dampak globalisasi terhadap identitas Tatar Pasundan.
Sejak 2003, prestasi pendidikan di Jawa Barat terus menurun, sementara posisi kemiskinan bertahan di peringkat 15.
BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat: Alasan dan Rencana Pembentukan Kabupaten Jampang
BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Barat: Langkah Strategis Menuju Era Baru dengan Tiga Provinsi Baru
Hal ini menunjukkan adanya kehilangan jati diri di antara masyarakat Pasundan dibandingkan dengan daerah lain seperti Banten, Papua Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan bahwa persentase partisipasi usia pendidikan SMP di Jawa Barat berada di peringkat 24, kalah dengan Papua Barat dan Aceh.
Demikian juga, jumlah penduduk miskin berada di urutan 15. Muncul pertanyaan kritis, apakah perubahan nama menjadi Provinsi Pasundan dapat mengembalikan kejayaan pendidikan dan menguatkan identitas masyarakat?
Tanggapan Pemerintah Jokowi dan Tantangan Masa Depan: