"Menggunakan skema BOS afirmatif atau BOS spesifik adalah opsi yang dapat diawasi dengan baik oleh pemerintah. Diantara keduanya, skema dana BOS spesifik mungkin lebih memungkinkan untuk menangani kebutuhan program makan siang gratis. Namun, perlu diingat bahwa ini berarti pemerintah harus menambah anggaran BOS yang ada saat ini," paparnya.
Madi Apriadi menegaskan bahwa penambahan anggaran BOS untuk program ini dapat menjadi solusi yang lebih bijaksana daripada mengambil dana dari anggaran pendidikan yang sudah ada.
"Pemerintah harus memastikan bahwa skema ini tidak merugikan sektor pendidikan, dan hanya mengalokasikan dana tambahan khusus untuk mendukung makan siang gratis. Dengan cara ini, tujuan pendidikan bangsa kita tetap tercapai tanpa terkendala," tutupnya.
BACA JUGA:Musrenbang 2024, Ini 5 Program Prioritas Pembangunan Pemkot Palembang Tahun 2025
Terpisah, Rizky, salah seorang wali murid di Kota Palembang ikut menyoroti pentingnya fokus pada biaya sekolah gratis daripada makan siang gratis.
"Lebih baik adakan banyak sekolah gratis dari SD hingga SMA tanpa ada uang komite dan lainnya. Orang tua bisa kok beli makan untuk anaknya sendiri jika biaya sekolah tidak memberatkan," tegas Rizky, memberikan pandangan bahwa prioritas utama seharusnya adalah pendidikan yang terjangkau.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Yulia, yang mengkhawatirkan konsekuensi dari pengambilan dana BOS untuk program makan siang gratis. "Dana BOS seharusnya digunakan untuk uang buku dan pembangunan sekolah. Jika dipangkas untuk makan gratis, pasti salah satu fasilitas itu akan dihapus dan dibebankan ke orang tua," ungkap Yulia. ***