Menurut Veri, langkah ini dapat memicu kenaikan harga BBM, yang pada gilirannya akan mengurangi daya beli masyarakat.
"Dampak yang paling signifikan adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin karena turunnya nilai mata uang akibat kenaikan harga," ungkapnya, Minggu (24/3).
Selain itu, Veri juga memperingatkan tentang potensi resesi ekonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat kebijakan tersebut.
BACA JUGA:Rencana Pemerintah Menaikan PPN Jadi 12 Persen, Pengamat : Masyarakat Bakal Menanggung Beban
BACA JUGA:Palembang Satu-Satunya Kota Meraih Penghargaan dari Menpan RB, Ini yang Sudah Dilakukan..
"Kenaikan harga BBM dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan memicu resesi yang berpotensi merugikan banyak pihak," tegasnya.
Lebih lanjut, Veri juga mengkhawatirkan potensi ancaman gizi buruk di masyarakat akibat dampak ekonomi yang negatif dari kenaikan harga BBM.
"Kondisi ekonomi yang sulit dapat mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi, sehingga meningkatkan risiko gizi buruk di kalangan yang rentan," jelasnya.
BACA JUGA:Pendangkalan Pelabuhan Tanjung Api-api Ancam Keselamatan Transportasi Penyeberangan
BACA JUGA:Pemerintah Harus Berpihak pada Masyarakat : Terkait Penyelesaian Masalah di Pasar 16 Ilir
Dalam konteks ini, Veri mendorong pemerintah untuk melakukan pertimbangan matang terkait kebijakan tersebut.
"Perlu adanya kajian mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari penghapusan BBM Pertalite ini, serta langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk menghindari dampak negatif yang merugikan masyarakat luas," tutupnya. ***