Tanggapan Kepala Daerah
Bupati Pati, Haryanto, mengungkapkan bahwa jika pemekaran provinsi benar-benar terjadi, maka kabupaten yang tergabung akan diurus dengan maksimal.
Namun, dia juga menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait hal ini.
BACA JUGA:Gelombang Pemekaran Wilayah di Pulau Jawa: Wacana Pembentukan Provinsi Otonomi Baru di Jawa Tengah
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes Selatan: Langkah Menuju Otonomi Baru di Jawa Tengah
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menilai pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan publik, asalkan wilayah pemekaran mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan wacana pemekaran wilayah ini. Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma’arif atau Gus Haiz, menyatakan kekhawatirannya terhadap efektivitas pemekaran wilayah, yang menurutnya dapat menimbulkan beban anggaran yang lebih besar.
Potensi dan Kendala
Pemekaran wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi Muria Raya memunculkan berbagai potensi dan kendala yang perlu dipertimbangkan secara matang.
Kabupaten-kabupaten yang akan tergabung harus mampu mengelola sumber daya dengan efisien dan meningkatkan perekonomian daerah.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Cilacap: Langkah Strategis untuk Pembangunan Otonomi Baru Jawa Tengah
Namun, perlu diingat bahwa proses pemekaran wilayah tidaklah mudah dan memerlukan kajian mendalam serta kesepakatan dari berbagai pihak terkait.
Implikasi terhadap Pulau Jawa
Pemekaran wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika Pulau Jawa secara keseluruhan.
Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola proses ini, untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.