Tantangan dan Hambatan
Moratorium Daerah Otonomi Baru
Salah satu tantangan utama dalam proses pemekaran ini adalah moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.
Kebijakan ini menjadi penghalang utama dalam merealisasikan wacana pemekaran Sulsel.
Dalam sebuah wawancara dengan Mahasiswa Demografi di kanal Youtube, beberapa narasumber mengungkapkan bahwa pemekaran Sulsel masih terkendala oleh kebijakan moratorium DOB.
Pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencari solusi yang dapat meredakan hambatan ini.
Infrastruktur dan Sumber Daya
Tantangan lainnya adalah terkait infrastruktur dan sumber daya manusia.
Pemekaran wilayah membutuhkan kesiapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung administrasi dan pelayanan publik.
Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten juga sangat diperlukan untuk menjalankan pemerintahan daerah yang baru.
Tanpa persiapan yang matang, pemekaran bisa menjadi beban daripada solusi.
Dukungan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Peran Aktif Masyarakat
Dukungan masyarakat sangat krusial dalam proses pemekaran ini.
Partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan merangkul kepentingan semua pihak.
Dalam sebuah forum diskusi yang diadakan di Provinsi Sulsel, beberapa pemangku kepentingan menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pemekaran.