Menurutnya, semua persyaratan administratif dan jumlah minimal kabupaten/kota yang bergabung sudah terpenuhi.
Bahkan, tidak ada kepala daerah yang menolak pembentukan provinsi baru ini.
"Hanya saja dalam waktu dekat kita akan meminta bupati dan walikota untuk memberikan surat dukungan secara resmi sesuai aturan undang-undang," tegas Yosep Sikteubun.
Yosep juga menjelaskan bahwa alasan mendasar pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.
Apalagi, wilayah calon Provinsi Maluku Tenggara Raya ini merupakan wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. "Jadi Provinsi Maluku Tenggara Raya juga beranda NKRI," tambahnya.
Dukungan dari Tokoh dan Pemerintah Daerah
Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari tokoh-tokoh dan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Kadubun, telah menyatakan dukungannya terhadap pemekaran ini.
"Kita semua berharap pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya tidak dipersulit, walau perjuangan ini tidak mudah. Yang jelas dalam proses pemekaran ini butuh dukungan semua pihak agar bisa terwujud," tegas Kadubun.
Tantangan dan Harapan
Proses pemekaran wilayah selalu menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi administratif maupun politik.
Namun, semangat dan dukungan masyarakat setempat memberikan energi positif bagi upaya ini.
Pemekaran diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif dalam hal pemerintahan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Signifikansi Geopolitik dan Ekonomi
Posisi geografis Provinsi Maluku Tenggara Raya yang berada di wilayah 3T juga memberikan signifikansi geopolitik yang penting.
Sebagai beranda NKRI, provinsi ini akan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.