Perpendek Rentang Kendali Pemerintahan: Provinsi baru ini akan membuat layanan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga mempercepat respons dan efisiensi birokrasi.
Pembangunan Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil): Wilayah calon Provinsi Maluku Tenggara Raya termasuk dalam kategori wilayah 3T.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Sambut Perubahan Besar Melalui Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Perjalanan Panjang Menuju Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya
Pembentukan provinsi baru ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan investasi pembangunan di wilayah yang terpencil dan strategis ini, yang juga berfungsi sebagai beranda NKRI.
Proses dan Tantangan Pemekaran
Proses pemekaran wilayah memerlukan langkah-langkah yang terencana dengan baik dan koordinasi yang matang antara berbagai pihak.
Berikut adalah beberapa langkah dan tantangan yang perlu dihadapi dalam proses pemekaran ini:
Kajian Akademis dan Sosial: Melakukan kajian akademis yang mendalam untuk menilai kelayakan pemekaran dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Potensi Migas Daerah Calon Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Menuju Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya dan 13 Kabupaten Baru
Sosialisasi dan Dukungan Publik: Menggalang dukungan publik melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Persiapan Administratif: Menyiapkan semua dokumen administratif yang diperlukan untuk mendukung proses pemekaran.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat: Mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pemerintah pusat, serta melobi agar moratorium DOB dapat dicabut.
Anggaran dan Sumber Daya: Menyusun rencana anggaran yang komprehensif dan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan pemerintahan di provinsi baru.
Harapan dan Dukungan Masa Depan