Peningkatan Ekonomi: Dengan pemerintahan yang lebih dekat, kebijakan ekonomi dapat lebih responsif terhadap kondisi dan potensi lokal.
Tantangan Pemekaran
Moratorium DOB: Selama moratorium belum dicabut, pemekaran provinsi baru tidak dapat direalisasikan.
Persiapan Administratif: Banyak persyaratan administratif yang harus dipenuhi, termasuk pembentukan presidium dan penyusunan rencana strategis.
Pendanaan: Pemekaran memerlukan dana yang besar, baik untuk proses administratif maupun pembangunan infrastruktur dasar di provinsi baru.
Dukungan dan Harapan
Dukungan terhadap pemekaran ini datang dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, politisi, dan pemerintah daerah. Mereka melihat pemekaran sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah yang ada saat ini, seperti kemacetan birokrasi dan ketimpangan pembangunan.
Namun, harapan ini perlu diiringi dengan kerja keras dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat. Persiapan yang matang dan komitmen untuk memenuhi semua persyaratan menjadi kunci keberhasilan pemekaran ini.
Perspektif Geografis dan Budaya
Pemekaran provinsi-provinsi baru ini juga mempertimbangkan aspek geografis dan budaya yang unik di setiap wilayah.
Misalnya, Provinsi Kepulauan Nias dengan kebudayaan dan tradisi maritimnya, serta Provinsi Toba Raya yang memiliki Danau Toba sebagai ikon pariwisata.
Setiap provinsi baru diharapkan dapat mengembangkan potensi lokal dan memperkuat identitas budaya masing-masing.
Efektivitas Administratif
Efektivitas administratif adalah salah satu alasan utama mengapa pemekaran ini diusulkan.
Provinsi-provinsi yang lebih kecil diharapkan dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan pelayanan publik.
Dengan struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan aspirasi dan kebutuhan warga dapat lebih cepat diakomodasi.