"Semoga berbagai diseminasi dan penguatan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat," harap Ilham Djaya.
Implementasi P2HAM di Bapas Musi Rawas Utara telah mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas yang ramah HAM.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel serahkan empat sertifikat merek ke FH Unsri
pelatihan bagi petugas untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan sehari-hari, hingga upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan.
Dalam kunjungan tersebut, tim monitoring juga melakukan survei langsung terhadap klien pemasyarakatan untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan.
Hasil survei ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Kemenkumham Sumsel dalam terus meningkatkan kualitas pelayanan di Bapas.
BACA JUGA: Puluhan UMKM Ramaikan Acara Mobile Intellectual Property Clinic Kemenkumham Sumsel
BACA JUGA:Tidak Ada Remisi Idul Adha, Ini Kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel
Selain itu, tim Kadivyankumham juga memberikan pengarahan dan penguatan kepada seluruh jajaran pegawai Bapas mengenai pentingnya menjaga etika dan profesionalisme dalam bekerja.
Mereka diajak untuk selalu mengutamakan pelayanan yang bersifat inklusif dan non-diskriminatif, serta senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai HAM.
Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan HAM, Phuput Mayangsari, menyampaikan bahwa upaya penguatan pelayanan berbasis HAM tidak hanya dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, tetapi juga melalui berbagai kegiatan diseminasi informasi dan pelatihan yang rutin dilaksanakan.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Salurkan 115 Hewan Kurban ke Masyarakat
"Kita perlu memastikan bahwa setiap pegawai memahami konsep HAM dan mampu mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari," ujarnya.
Kegiatan diseminasi informasi mengenai HAM di lingkungan Kemenkumham Sumsel juga telah melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga terkait.