Provinsi baru seringkali menghadapi tantangan keuangan, terutama dalam tahun-tahun awal pembentukannya.
Ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat bisa menjadi kendala dalam menjalankan program pembangunan dan operasional pemerintahan.
Konflik Kepentingan
Pemekaran wilayah dapat memicu konflik kepentingan antara daerah yang dimekarkan dan daerah induk.
Penting untuk melakukan dialog dan mencapai kesepahaman antara semua pihak yang terlibat untuk menghindari potensi konflik.
Koordinasi Antar Daerah
Pembentukan provinsi baru memerlukan koordinasi yang efektif antara daerah yang dimekarkan dan daerah induk.
Tanpa koordinasi yang baik, proses pembangunan dan pengambilan kebijakan bisa terhambat.
Tata Kelola Pemerintahan
Provinsi baru perlu membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan sistem pengawasan merupakan hal penting untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Proses Pembentukan Provinsi Kapuas Raya
Proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya telah diajukan ke pemerintah pusat dengan rencana melibatkan lima kabupaten, yaitu Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang, serta Kota Sintang.
Namun, proses ini masih tertunda karena adanya moratorium pemekaran daerah otonomi baru yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Meskipun terdapat moratorium, dukungan dari kelima kabupaten dan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap menguatkan harapan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menyiapkan anggaran persiapan, termasuk untuk kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Kapuas Raya.