Masyarakat berharap adanya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup yang signifikan.
Dampak Pemekaran bagi Masyarakat dan Perekonomian
Pemekaran wilayah Kalimantan Barat diproyeksikan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Beberapa dampak positif yang diharapkan antara lain:
Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan adanya pemekaran, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat melalui akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Peningkatan Investasi: Wilayah yang dimekarkan diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengembangan Infrastruktur: Pemekaran wilayah akan memacu pengembangan infrastruktur di daerah-daerah yang selama ini kurang terjamah.
Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Pelestarian Budaya: Dengan adanya provinsi baru, identitas budaya lokal akan semakin diperkuat dan dilestarikan. Ini penting untuk menjaga keberagaman budaya di Indonesia.
Intinya, rencana pemekaran wilayah Kalimantan Barat menjadi provinsi baru merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, harapan besar dari masyarakat dan potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat menjadi dorongan utama untuk mewujudkan pemekaran ini.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, pemekaran wilayah Kalimantan Barat diharapkan dapat segera terwujud dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masa depan provinsi ini.
Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Tiga Calon Provinsi Daerah Otonomi Baru Masih Kurang Persyaratan.
Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah 147.307 kilometer persegi merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemekaran wilayah di Kalimantan Barat menjadi topik yang semakin menarik perhatian, terutama dengan adanya usulan pembentukan tiga provinsi baru.
Meskipun Pemerintah Pusat belum mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), pemekaran wilayah di Kalimantan Barat dipandang sangat realistis mengingat jumlah penduduknya yang mencapai 5.541.376 jiwa sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022.
Namun, dari ketiga usulan provinsi baru tersebut, ternyata semuanya masih kurang memenuhi syarat minimal lima daerah yang diperlukan.